Konstitusi

 

  1. A.    KONSEP DASAR KONSTITUSI
  2. 1.     Pengertian Konstitusi

Kata konstitusi secara literal berasal dari bahasa prancis, Constituin yang berarti membentuk. Dalam konteks ketatanegaraan, konstitusi dimaksudkan dengan pembentukan suatu negara, konstitusi juga bisa berarti peraturan dasar (awal) mengenai pembentukan suatu negara.
Dalam bahasa belanda, istilah konstitusi dikenal dengan istilah Grondwet, yang berarti undang-undang dasar (grond=dasar, wet=undang-undang). Di jerman istilah konstitusi juga dikenal dengan istilah Grundgesetz, yang juga berarti Undang-Undang Dasar (grund=idasar dan gesetz=Undang-Undang).

Istilah konstitusi dalam bahasa Inggris memiliki makna yang lebih luas dari Undang-Undang Dasar. Yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun tak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat.

Istilah konstitusi menurut Chairul Anwar adalah fundamental laws tentang pemerintahan suatu negara dan nilai-nilai fundamentalnya. Sementara menurut Sri Soemantri, konstitusi berarti suatu naskah yang membuat suatu bangunan negara dan sendi-sendi system pemerintahan negara. Dari dua pengertian bisa dikatakan bahwa konstitusi memuat aturan-aturan pokok (fundamental) mengenai sendi-sendi yang diperlukan untuk berdirinya sebuah negara.

Istilah konstitusi dalam perkembangannya mempunyai dua pengertian :

v  Dalam arti luas, konstitusi berarti keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hokum dasar (droit constitutionelle), baik yang tertulis ataupun tidak tertulis ataupun campuran keduanya.

v  Dalam pengertian sempit, konstitusi berarti piagam dasar atau undang-undang dasar (loi constitutionelle), ialah suatu dokumen lengkap mengenai peraturan-peraturan dasar Negara. Misal UUD RI 1945, Konstitusi USA 1787.

Maka, secara umum konstitusi yaitu berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah Negara peraturan-peraturan tersebut ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis.

  1. 2.      Tujuan Konstitusi

Tujuan-tujuan adanya konstitusi secara ringkas dapat diklasifikasikan menjadi tiga tujuan, yaitu :

  1. Konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik.
  2. Konstitusi bertujuan untuk melepaskan control kekuasaan dari penguasa sendiri.
  3. Konstitusi bertujuan untuk memberikan batasan-batasan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Yaitu membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah, menjamin hak-hak rakyat yang diperintah, dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat.
  4. 3.      Nilai Konstitusi

Dalam praktek ketatanegaraan, adakalanya suatu konstitusi yang tertulis tidak berlaku sesuai yang dikehendaki, karena disebabkan salah satu atau beberapa isi dari konstitusi tidak dijalankan atau hanya untuk kepentingan suatu golongan atau pribadi.

Sehubungan dengan itu Karl Loewenstein mengadakan penyelidikan mengenai arti konstitusi tertulis. Dari hasil penyelidikannya dia menyimpulkan, terdapat 3 nilai suatu konstitusi, yaitu :

  1. Nilai Normatif
  2. Nilai Nominal
  3. Nilai Semantik
  4. 4.      Sifat Konstitusi

Secara umum konstitusi memiliki sifat-sifat antara lain :

  1. Formal dan Materiil
  • Formal berarti konstitusi yang tertulis dalam suatu ketatanegaraan suatu Negara.
  • Materiil berarti suatu konstitusi jika orang melihat dari segi isinya.
  1. Flexible (luwes) dan Rigid (kaku)

Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim untuk menentukan suatu konstitusi bersifat flexibleatau rigid dapat dipakai ukuran sebagai berikut :

  • Cara mengubah konstitusi
  • Apakah konstitusi itu mudah atau tidak mengikuti perkembangan zaman (dinamisasi)
  1. Tertulis dan Tidak Tertulis
  1. B.     KONSEP KONSTITUSI DEMOKRASI

Demokrasi secara Etimologis (tinjauan bahasa) terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu :

  • Demos yang berarti rakyat (penduduk suatu tempat)
  • Cratein atau Cratos yang berarti kekuasaan (kedaulatan)

Jadi secara bahasa demokrasi adalah keadaan Negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.

Dengan kata lain, Negara yang memilih demokrasi sebagai pilihannya, maka konstitusi demokratis merupakan aturan yang dapat menjamin terwujudnya demokrasi di Negara tersebut sehingga melahirkan kekuasaan atau pemerintahan yang demokratis pula. Meskipun tidak dijumpai pemerintahan yang demokratis murni didunia ini, namun pada dasarnya setiap konstitusi yang digolongkan sebagai konstitusi demokratis haruslah memiliki prinsip-prinsip dasar demokrasi sendiri.

Prinsip-prinsip dasar demokrasi dalam kehidupan bernegara, yaitu:
1. Menempatkan warga negara sebagai sumber utama kedaulatan
2. Mayoritas berkuasa dan terjaminnya hak minoritas
3. Pembatasan pemerintahan
4. Pembatasan dan pemisahan kekuasaan negara yang meliputi:
a. Pemisahan wewenang kekuasaan berdasarkan trias politika
b. Control dan keseimbangan lembaga-lembaga pemerintahan
c. Proses hukum
d. Adanya pemilihan umum sebagai mekanisme peralihan kekuasaan.

Prinsip-prinsip konstitusi demokratis ini merupakan refleksi dari nilai-nilai dasar terkandung dalam hak asasi manusia yang meliputi:
1. Hak-hak dasar (basic rights)
2. Kebebasan mengeluarkan pendapat
3. Hak-hak individu
4. Keadilan
5. Persamaan
6. Keterbukaan.

  1. C.      SEJARAH PERKEMBANGAN KONSTITUSI DI INDONESIA

Konstitusi sebagai satu kerangka kehidupan politik telah lama dikenal yaitu sejak zaman yunani yang memiliki beberapa kumpulan hokum (semacam kitab hokum pada 624 – 404 SM) sehingga, sebagai Negara hokum Indonesia memiliki konstitusi yang dikenal sebagai UUD 1945 yang telah dirancang sejak 29 Mei 1945 sampai 16 Juli 1945 oleh badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia (BPUPKU) yang mana tugas pokok badan ini sebenarnya menyusun rancangan UUD. Namun dalam praktik persidangannya berjalan berkepanjangan khususnya pada saat membahas masalah dasar Negara.diakhir siding I BPUPKIberhasil membentuk panitia kecil yang disebut panitia sembilang, panitia ini pada tanggal 22 juni 1945 berhasil mencapai kompromi untuk menyetujui sebuah naskah mukhodimah UUD yang kemudian diterima dalam siding II BPUPKI tanggal 11 Julu 1945. Setelah itu Ir. Soekarno membentuk panitia kecil pada tanggal 16 juli 1945 yang diketuai oleh Soepomo dengan tugas menyusun rancangan UUD dan membentuk panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang beranggotakan 21 orang. Sehingga UUD atau konstitusi Negara republic Indonesia diatukan ditetapkan oleh PPKI pada hari sabtu tanggal 18 Agustus 1945. Dengan demikian sejak itu Indonesia telah menjadi suatu Negara modern karena telah memiliki suatu system ketatanegaraan yaitu dalam UUD 1945.

Dalam perjalanan sejarah, konstitusi Indonesia telah mengalami beberapa kali pergantian baik nama maupun subtansi materi yang dikandungnya, yaitu :

  1. UUD 1945 yang masa berlakunya sejak 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949.
  2. 2.  Konstitusi republic Indonesia serikat yang lazim dikenal dengan sebutan konstitusi RIS (17 Desember 1949 – 17 Agustus 1950).
  3. 3.  UUD 1950 (17 Agustus 1950 – 05 Juli 1959).
  4. 4.  UUD 1945 yang merupakan pemberlakuan kembali konstitusi pertama Indonesia dengan masa berlakunya sejak dekrit presiden 05 Juli 1959 – Sekarang.
  1. D.    PERUBAHAN DAN AMANDEMEN KONSTITUSI

Perubahan Konstitusi merupakan suatu hal yang menjadi perdebatan panjang, terutama berkaitan dengan hasil-hasil yang diperoleh dari perubahan itu sendiri. Perdebatan itu menyangkut apakah hasil perubahan itu menggantikan konstitusi yang lama ataukah hasil perubahan itu tidak menghilangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konstitusi yang lama.

Dalam sistem ketatanegaraan modern, paling tidak dua sistem yang berkembang dalam perubahan konstitusi yaitu sistem perubahan konstitusi renewal adalah perubahan konstitusi secara keseluruhan sehingga yang diberlakukan kemudian adalah konstitusi yang benar-benar baru. Negara-negara yang menganut sistem ini antara lain Belanda, Jerman, dan Perancis. Sistem perubahan konstitusi amandemen adalah perubahan konstitusi dengan tetap memberlakukan konstitusi yang asli. Hasil perubahan tersebut merupakan bagian/lampiran yang mengenai konstitusi asli. Negara yang menganut sistem ini antara lain Amerika Serikat.

Menurut K.C Wheare cara untuk mengubah konstitusi dapat dilakukan melalui 4 cara, yaitu :

1. Some Primary forces (beberapa kekuatan yang beradat primer)

2. Formal Amandement (perubahan yang diatur dalam konstitusi)

3. Judicial Interpretation (penafsiran secara hukum)

4. Usages and customs (kebiasaan yang terdapat dalam bidang ketatanegaraan)

Menurut C.F. Strong perubahan konstitusi dapat dilakukan dengan 4 cara :

  1. 1.      By Ordinary Legislativ, but under certain restrictions (oleh kekuasaan legislative)
  2. 2.      By the people through of referendum (oleh rakyat melalui referendum)
  3. 3.      By a major of all units of a federal state (oleh sejumlah Negara bagian)
  4. 4.      By special convention (konvensi ketatanegaraan)
  1. E.     PERUBAHAN dan AMANDEMEN KONSTITUSI DI BERBAGAI NEGARA
  2. 1.      Perubahan Konstitusi di Amerika

Kongres Amerika Serikat Dimulai dan diselenggarakan di Kota New-York, pada Rabu, 4 Maret 1789.

Konvensi dari sejumlah Negara Bagian, pada saat menerima Konsttusi, mengungkapkan keinginan, agar dapat mencegah salah pemahaman atau penyalahgunaan kekuasaannya, bahwa klausul-klausul deklaratif dan rekstriktif harus ditambahkan: Dan untuk memperluas landasan dari kepercayaan pubik pada Pemeerntah, akan memastikan tujuan-tujuan bermanfaat bagi lembaga,

DIPUTUSKAN oleh Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat, di Kongres yang bersidang, dua pertiga dari kedua Kamar setuju bahwa Pasal-Pasal berikut ini diusulkan kepada Badan-Badan Legislatif beberapa Negaa Bagian, sebagai amandemen pada Konstitusi Amerika Serikat, Semua atau, bagian dari Pasal-Pasal ketika diratifikasi oleh tiga perempat dari Badan-Badan Legislatif tersebut, menjadi sah untuk semua maksud dan tujuan, sebagai bagian dari Konstitusi: yakni,

PASAL-PASAL di samping, dan Amandemen Konstitusi Amerika Serikat, yang diusulkan oleh Kongres, dan diratifikasi oleh Badan Legislatif di beberapa Negara Bagian, sesua dengan Pasal kelima Konstitusi asli.

Amandemen I

Kongres tidak akan membuat undang-undang mengenai pembentukan agama, atau yang melarang dijalankannya agama secara bebas; atau menghambat kebebasan berbicara, atau kebebasan pers; atau hak rakyat untuk berkumpul secara damai, dan untuk menyampaikan petisi kepada Pemerintah untuk ganti rugi atas keluhan-keluhan mereka.

Amandemen II

Suatu pasukan Milisi yang teratur baik, karena penting demi keamanan suatu Negara Bagian yang bebas, hak rakyat untuk menyimpan dan membawa Senjata, tidak boleh dilangar.

Amandemen III

Tidak ada prajurit, di masa damai, boleh ditempatkan di dalam rumah mana pun, tapa persetuuan Pemiliknya, jug tidak di masa perang, kecuali dengan cara yang akan diatur dengan undang-undang.

Amandemen IV

Hak rakyat untuk merasa aman atas diri, rumah, surat-surat, dan surat-surat berharga mereka, dari penggeledahan dan penahanan yang masuk akal, tidak boleh dilangar,a tidak ada Surat Perintah akan dikeluarkan, kecuali karena sebab yang kuat, yang didukung oleh Sumpah atau Janji, dan secara khusus menyebut tempat yang akan digeledah, dan orang atau barang yang akan ditahan.

Amandemen V

Tidak ada orang boleh ditahan untuk mempertanggungjawabkan suatu kejahatan yang dianca dengan hukuman mati, atau kejahatan keji lainnya, kecuali atas pengajuan atau tuntutan dari suatu Juri Agung, kecuali dalam perkara-perkara yang timbul di dalam angkatan darat atau laut, atau di kalangan Milisi, ketika benar-benar dalam dinas, di masa perang atau bahaya umum; juga tidak ada orang akan dikenai ancaman jiwa atau anggota badan dua kali untuk tindak pidana yang sama; juga tidak akan dipaksa menjadi saksi melawan dirinya sendiri dalam suatu perkara kejahatan; juga tidak akan dihilangkan jiwanya, kebebasannya, atau miliknya, tanpa proses hukum yang semestinya; juga milik pribadi tidak akan diambil untuk dipakai untuk keperluan umum, tanpa penggantian yang adil.

Amandemen VI

Dalam semua tuntutan atas kejahatan, tertuduh akan memiliki hak untuk mendapat pengadilan yang cepat dan terbuka, dilakukan oleh suatu juri yang tidak memihak dari Negara Bagian dan distrik dimana kejahatan itu dilakukan; distrik tersebut harus sudah ditentukan terebih dulu dengan undng-undang, dan untuk diberitahu tentang sifat dan sebab tuduhannya; untuk dikonfrontasikan dengan saksi yang melawannya; untuk mendapatkan proses yang wajib untuk memperoleh saksi yang meringankannya, dan untuk mendapat bantuan pengacara untuk pembelaannya.

Amandemen VII

Dalam hal Tuntutan berdasarkan hukum perdata, di mana nilai yang dipersengketakan lebih dari dua puluh dolar, hak diadili oleh juri akan diperiksa lagi di Pengadilan mana pun di Amerika Serikat dengan cara lain selain berdasarkan hukum perdata.

Amandemen VIII

Uang tanggungan yang berlebihan tidak akan diminta, denda yang berlebihan pun tidak akan dibebankan, hukuman kejam dan tidak biasa juga tidak akan dikenakan.

Amandemen IX

Perincian di dalam Konstitusi, mengenai hak-hak tertentu tidak akan diartikan untuk mengingkari atau meremehkan hak-hak lain yang dimiliki rakyat.

Amandemen X

Kekuasaan yang tidak diserahkan kepada Amerika Serikat oleh Konstitusi, atau yang tidak dilarangnya bagi Negara Bagian, dipegang oleh masing-masing Negara Bagian, atau oleh rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

 

Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Cet. I. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

Asshiddiqie, Jimly. Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat. Cet. II. Jakarta: Yarsif Watampone, 2003.

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s