Sikap dan Perilaku Demokratis

BAB I

PENDAHULUAN

 

  1. A.  Latar Belakang

Demokratis merupakan perilaku yang harus kita terapkan dalam bernegara dan dianggap perlu dalam pembelajaran. Karena perilaku demokratis merupakan hal yang dapat membantu kita dalam berinteraksi dengan ,lingkungan sekitar kita.

Dalam makalah ini, berisi tentang makna dan hakekat demokrasi, demokrasi sebagai pandangan hidup, unsur-unsur penegak demokrasi, model-model demokrasi, prinsip dan parameter demokrasi, sejarah perkembangan demokrasi di dunia barat, dan di Indonesia, konsep islam dalam demokrasi. Dengan pembahasan tersebut supaya mahasiswa memiliki pemahaman, sikap kritis dan perilaku demokratis dalm berbagai kehidupannya.

  1. B.  Rumusan Masalah
    1. Apa makna dan Hakekat demokrasi?
    2. Mengapa demokrasi sebagai pandangan hidup?
    3. Apakah unsur-unsur penegak demokrasi?
    4. Apa sajakah model-model demokrasi?
    5. Apa prinsip dan parameter demokrasi?
    6. Bagaimana sejarah perkembangan demokrasi di dunia barat dan di Indonesia?
    7. Apa konsep islam dan demokrasi?

 

  1. C.  Tujuan
    1. Untuk menambah wawasan tentang demokrasi
    2. Untuk mengetahui sejarah perkembanan demokrasi di dunia barat dan di Indonesia

 

 

BAB II

PEMBAHASAN

 

  1. A.  Makna dan Hakekat Demokrasi

Pengertian demokrasi dapat dilihat dari tinjauan (Etimologis) dan istilah (Terminologis). Secara etimologis “Demokrasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa yunani yaitu “Demos” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “Cratein” atau “Cratos” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa demos-cratein atau cratos (demokrasi) adalah keadaan negara dimana di dalam sistem pemerintahanya kedaulatan berada didalam rakyat, kekuasaan tinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.

Dengan demikian makna demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara mengandung pengertian bahwa rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya, termasuk dalam mengenai kebijakan negara karena kebijakan tersebut akan menentukan kehidupan rakyat dengan demikian negara yang mengaut sistem demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat dari sudut organisasi, demokrasi berarti pengorganisasian negara yang dilakukan rakyat sendiri atau diatas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada ditangan rakyat.

Kesimpulan bahwa hakikat demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan ditangan rakyat baik dalam penyelenggaraan negara maupun pemerintahan kekuasaan pemerintahan berada ditangan rakyat mengandung pengertian 3 hal :

1. Pemerintahan dari rakyat (government of the people)

2. Pemerintahan oleh rakyat (government by the people)

3. Pemerintahan untuk rakyat (government for the people)

 

  1. B.  Demokrasi Sebagai pandangan Hidup

Dewasa ini demokrasi dipahami tidak hanya merupakan bentuk pemerintahan dan sistem politik, tetapi demokrasi merupakan sebuah pandangan atau sikap hidup demokrasi. Demokrasi merupakan bentuk kehidupan bersama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai sikap hidup demokrasi berisi nilai – nilai atau norma – norma yang hendaknya dimiliki oleh warga yang menginginkan kehidupan demokrasi. Demokrasi sebagai sikap hidup berisi nilai – nilai yang dapat dimiliki, dihayati, dan diamalkan oleh semua orang. Bentuk pemerintahan demokrasi ataupun sistem politik demokrasi suatu negara memerlukan sikap hidup warganya yang demokratis.

Demokrasi merupakan suatu keyakinan, suatu prinsip pertama dan utama yang harus dijabarkan dan dilaksanakan secara sistematis dalam bentuk aturan sosial politik. Demokrasi bukan sekedar bentuk pemerintahan melainkan yang utama adalah suatu bentuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bentuk kehidupan yang demokratis akan kokoh bila di kalangan  masyarakat tumbuh nilai – nilai demokrasi.

  1. C.  Unsur-unsur Penegak Demokrasi
    1. Adanya perlindungan HAM
    2. Adanya pemisah dan pembagian kekuasaan pada lembaga untuk menjamin perlindungan HAM
    3. Pemerintahan berdasarkan peraturan
    4. Adanya peradilan administrasi
    5. Istilah negara Hukum dapat di temukan dalam penjelasan uud 1945 “Indonesia adalah nagara yang berdasarkan atas kekuasaan belaka”.
  2. D.  Model-model Demokrasi

Sklar mengajukan 5 corak atau model demokrasi yaitu demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi sosial, demokrasi partisipasi, dan demokrasi konstitusional.

Penjelasan 5 model demokrasi tersebut sebagai berikut:

1. Demokrasi liberal yaitu pemerintahan yang dibatasi oleh UU dan Pemilihan Umum Bebas yang diselenggarakan dalam waktu yang panjang. Banyak negara afrika menerapkan model ini hanya sedikit yang bertahan.

2. Demokrasi terpimpin. Para pemimpin percaya bahwa semua tindakan mereka dipercaya rakyat tetapi menolak pemilihan umum yang bersaing sebagai kendaraan untuk menduduki kekuasaan.

3. Demokrasi sosial adalah demokrasi yang menaruh kepedulian pada keadilan sosial dan legalitarianisme bagi persyaratan untuk memperoleh kepercayaan politik

4. Demokrasi partisipasi yang menekankan hubungan timbal balik antara pengguasa dan yang dikuasai.

5. Demokrasi consociational, yang menekankan proteksi khusus bagi kelompok-kelompok budaya yang menekankan kerja sama yang erat diantara elit yang mewakili bagian budaya masyarakat utama.

E. Prinsip dan Parameter Demokrasi

Suatu pemerintahan disebut pemerintahan yang demokratis jika pemerintahan tersebut menempatkan kewenangan tertinggi berada di tangan rakyat, kekuasaan pemerintah harus dibatasi, dan hak-hak individu harus dilindungi. Namun demikian, dalam praktiknya masih banyak kelemahan dan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip di Negara-negara yang mengaku adalah negara demokrasi. Penerapan prinsip-prinsip demokrasi di masing-masing negara bersifat kondisional, artinya harus disesuaikan dengan situasi negara dan kondisi masyarakat yang bersangkutan.
Berikut adalah prinsip-prinsip demokrasi, yaitu:
1. keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik.
2. tingkat persamaan (kesetaraan) tertentu antara warga negara.
3. tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh warga negara.
4. penghormatan terhadap supremasi hukum

Berdasar pada the rule of law, maka prinsip demokrasi adalah sebagai berikut:
1. tidak adanya kekuasaan yang sewenang-wenang.
2. kedudukan yang sama di dalam hukum.
3. terjaminya hak asasi manusia oleh undang-undang.

 

parameter untuk mengukur tingkat pelaksanaan demokrasi suatu Negara dalam menjalankanmenjalankan tata pemerintahanya sehingga dikatakan demokratis atau tidak, ada 4 aspek dalam mengukur hal ini, yaitu:

1)      masalah pembentukan Negara.

2) dasar kekuasaan Negara.
3) susunan kekuasaan Negara.
4) masalah kontrol rakyat.

F. Sejarah Demokrasi di Dunia Barat

Konsep demokrasi semula lahir dari pemikiran mengenai gabungan negara dan hukum di yunani kuno dan praktikan dalam hidup bernegara antara abad ke-6 M sampai abad ke-4M. demokarasi yang diperaktikan pada masa itu demokrasi langsung di rect democracy, artinya hak rakyat untuk membuat keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara berdasarkan prosedur mayoritas.

Gagasan demokrasi yunani kuno berakhir pada abad pertengahan. masyarakat abad pertengahan dicirikan oleh struktur masyarkat yang seodal, kehidupan spritual dikuasai oleh Paus dan penjabat agama, sedangkan kehidupan politiknya ditandai oleh perebutan kekuasaan diantara para bangsawan. Dengan demikian kehidupan sosial politik dan agam pada masa ini hanya ditentukan oleh elit-elit masyarakat kaum bangsawan dan kaum agamawan, karena itu demokrasi tidak muncul pada abad pertengahan (abad kegelapan). Momentum lainya yang menandai kemunculan kembali demokrasi di dunia barat adalah gerakan renaissance dan repormasi.

Renaissance merupakan gerakan yang menghidupkan kembali minat pada sastra dan budaya yunani kuno. Gerakan ini lahir di barat karena adanya kontak dengan dunia islam yang ketika itu sedang berada pada puncak kejayaan peradaban ilmu pengetahuan. Salah satu ciri penting pada negara yang menganut konstitusionalisme (demokrsi konstitusionalisme) yang hidup pada abad ke-19 ini adalah sifat pemerintahan yang fasip, artiya pemerintah hanya menjadi wasit atau pelaksana sebagai keinginan rakyat yang di rumuskan oleh wakil rakyat di parlemen , demokrasi dalam gagasan baru ini harus meluas mencakup dimensi ekonomi dengan sistem yang dapat mengguasai kekuatan ekonomi dan berusaha memperkecil perbedaan sosial dan ekonomi terutama harus mampu mengatasi ketidak merataan distribusi kekayaan di kalangan rakyat, gagasan baru ini biasanya di sebut sebagai gagasan “welfare rate atau “Negara Hukum Material” (dinamis) denagn ciri-ciri yang berbeda degan dirumuskan dalam konsep negara hukum klasik (formal).

Berdasarkan pada di atas, sejarah dan perkembangan demokrasi dibarat di awali berbentuk demokrasi langsung yang brakhiran pada abad pertengahan. menjelang akhir abad pertengahan lahir magna charta dan dilanjutkan munculnya gerakan renaissance dan repormasi yang menekankan pada adanya hak atas hidup, hak kebebasan dan hakmemiliki selanjutnya pada abad ke-19 muncul gerakan demokrasi konstitusional. Dari demokrasi konstitusional melahirkan demokrasi welfare state.

G. Sejarah Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Dalam sejarah negara Republik Indonesia yang telah lebih dari setengah abad, perkembangan demokrasi telah mengalami pasang surut. Masalah pokok yang dihadapi eleh bangsa Indonesia ialah bagaimana meningkatkan kehidupan ekonomi dan membangun kehidupan sosial dan politik yang demokratis dalam masyarakat yang beraneka ragam pola adat budayanya. Masalah ini berkisar pada penyusunan suatu sistem politik dengan kepemimpinan cukup kuat untuk melaksanakan pembangunan ekonomi serta character and nation building, dengan partisipasi rakyat sekaligus menghindarkan timbulnya diktatur perorangan,partai maupun militer.

Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam empat periode:

  1. Periode 1945-1959, masa demokrasi parlementer yang menonjolkan peranan parlemen serta partai-partai. Pada masa ini kelemahan demokrasi parlementer memberi peluang untuk dominasi partai-partaipolitik dan DPR. Akibatnya persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan.
  2. Periode 1959-1965, masa Demokrasi Terpemimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan beberapa aspek dari demokrasi rakyat. Masa ini ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, sosial politik, semakin meluas.
  3. Periode 1966-1998, masa demokrasi Pancasila era Orde Baru yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, UUD 1945 dan ketetapan MPRS/MPR dalam rangka untuk meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi di masa Demokrasi Terpemimpin. Namun dalam perkembangannya peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Melihat praktek demokrasi pada masa ini, nama Pancasila hanya digunakan sebagai legimitasi politis penguasa saat itu, sebab kenyataannya yang dilaksanakantidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
  4. Periode 1999-sekarang, masa demokrasi Pancasila era Reformasi dengan berakar pada kekuatan multi partai yang berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan antar lembaga negara, antara eksekutif,legislatif dan yudikatif. Pada masa ini peran partai politikkembali menonjol, sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. Jikalau esensi demokrasi adalah kekuasaan di tangan rakyat, maka praktek demokrasi tatkala pemilu demikian, namun dalam pelaksanaannya setelah pemilu banyak kebijakan tidak mendasarkan pada kepentingan rakyat, melainkan lebih ke arah pembagian kekuasaan antara presiden dan partai politik dalam DPR. Dengan lain perkataan model demokrasi era reformasi dewasa ini, kurang mendasarkan pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (walfare state).

H. Konsep Islam dan Demokrasi

Dalam agama Islam, sejatinya tidak dikenal istilah demokrasi. Orang-orang Islam hanya mengenal kebebasan (al hurriyah) yang merupakan pilar utama demokrasi yang diwarisi semenjak jaman Nabi Muhammad Saw., termasuk di dalamnya kebebasan memilih pemimpin, mengelola negara secara bersama-sama (syura), kebebasan mengkritik penguasa, kebebasan berpendapat. Basis empiriknya demokrasi dan agama memiliki perbedaan yang mendasar. Demokrasi berasal dari pergumulan pemikiran filosofis manusia, sedangkan agama berasal dari wahyu. Meskipun keduanya dikatakan berbeda dalam basis empirik, namun dalam kaitan berbasis dialektis, agama dapat memberiakan dukungan positif terhadap demokrasi dan demokrasi sendiri dapat memberikan peluang bagi proses pendewasaan kehidupan bernegara.

Dukungan positif yang diberikan bukan berarti mutlak bahwa semua menurut demokrasi adalah benar. Islam juga mencerminkan demokrasi. Namun, Islam tidak mengenal paham demokasi yang memberikan kekuasaan besar kepada rakyat untuk menetapkan segala hal. Apa yang kita kenal dengan Piagam Madinah yang dimunculkan oleh Nabi Muhammad Saw. dan umat Islam di Madinah merupakan konsep pertama di dalam dunia Islam mengenai demokrasi. Makna demokrasi adalah dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, kemudian melindungi semua kepentingan rakyat. Jadi, Islam sebenarnya identik dengan demokrasi, namun demokrasi dalam Islam memiliki perbedaan-perbedaan dengan demokrasi yg dicetuskan.

Jadi kesimpulannya sebenarnya dalam Islam walaupun tidak mengenal kata demokrasi namun prinsip-prinsip dasar demokrasi sendiri tersebut ada. Islam pun tidak seluruhnya menolak konsep yang ada pada demokrasi (yang dicetuskan dunia barat) walaupun tidak semua juga sesuai. Sehingga mungkin dibutuhkan berbagai penyesuaian jika hal itu akan diterapkan untuk umat Islam. Seperti musyawarah atau voting hanya berlaku pada persoalan ijtihadi, bukan pada persoalan yang sudah ditetapkan secara jelas oleh Al Quran dan Sunah, produk hukum dan kebijakan yang diambil tidak boleh keluar dari nilai – nilai agama, dan hukum dan kebijakan tersebut harus dipatuhi oleh semua warga, dan mungkin masih banyak penyesuaian lain tentang demokrasi yang ada (di negara kita khususnya yang masih berkiblat ke barat) dengan demokrasi menurut konsep Islam.

Konsep Kedaulatan Menurut Islam:

Islam mampu menyajikan prinsip-prinsip umum terutama berkaitan dengan konsep kedaulatan dalam politik ketatanegaraan.

  1. Kedaulatan Tuhan

Ajaran yang paling mendasar dalam islam adalah ajaran tauhid, yaitu pengakuan akan keesaan dan kekuasaan Tuhan [the unity and souverenity of God]. Ajaran tauhid ini menjangkau aspek kehidupan manusia tidak terkecuali aspek politik ketatanegaraan dan pemerintahan.

Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Mawdudi:

Prinsip dasar Islam adalah bahwa manusia, baik secara i nduvidu maupun kolektif, harus menyerah pada ketentuan, peraturan, dan kekuasaan Tuhan saja. Tak seorangpun diperbolehkan memberikan perintahnya atas namanya sendiri, tak seorangpun dapat membuat undang-undang dengan wewenang sendiri, dan orang-orang tidak bisa diwajibkan mengikuti undang-undang yang dibuat oleh manusia itu. Kedaulatan dan kekuasaan berada ditangan Tuhan. Manusa menjalankan kekuasaan di dunia atas nama kedaulatan tuhan itu.[1]

  1. Kekhalifaan Manusia dan Kedaulatan Rakyat

Islam memandang bahwa manusia adalah khalifah Allah di muka bumi, yalni pengganti atau wakil Allah yang bertugas melaksanakan kedaulatan-Nya dalam kehidupan bermasyarakat.

Ringkasannya, dalam konsep Islam, kedaulatan rakyat harus diletakkan dalam bingkai tanggung jawab kekhalifaan menuntut konsekuensi pengembangan kreavitas manusia dalam membangun kehidupan bersama dalam batas-batas yang melampaui otoritas Tuhan. Disini tampak jelas bedanya dengan kedaulatan rakyat dalam perspektif demokrasi sekuler ala Barat yang memudahkan kedaulatan manusia dan secara tegas mengeluarkan urusan negara dari agama.[2]

 

 

BAB III

PENUTUP

 

  1. A.   Kesimpulan

(demokrasi) adalah keadaan negara dimana di dalam sistem pemerintahanya kedaulatan berada didalam rakyat, kekuasaan tinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.

Dengan demikian makna demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara mengandung pengertian bahwa rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya, termasuk dalam mengenai kebijakan negara karena kebijakan tersebut akan menentukan kehidupan rakyat dengan demikian negara yang mengaut sistem demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat dari sudut organisasi, demokrasi berarti pengorganisasian negara yang dilakukan rakyat sendiri atau diatas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada ditangan rakyat.

  1. B.     Saran- saran
  2. Mudah-mudahan makalah ini bermanfaat untuk di kemudian hari.
  3. Apabila membuat makalah lagi, semoga dapat lebih baik dan sempurna lagi.
  4. Dengan adanya kritik dan saran dari pembaca makalah ini dengan senang hati kami terima sebagai pembetulan.

 

 

Daftar Pustaka

 

Abdillah, Masykuri. 1999. Demokrasi di Persimpangan Makna. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Held David, 1995, Democracy and The Global Order: From the Modern State to Cosmopolitan Governance, Polity press, London

Aziz,MA [ed.].1993. Agama,Demokrasi dan Keadilan. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama

Budiardjo,M.1996. Demokrasi di Indonesia; Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama


[1] Idri, “Sistem Politik dan Pemerintahan Islam dalam Perspektif Abu al-A’la al-Mawdudi,” Al-Qonun, Jurnal Pemikiran dan Pembaruan Hukum Islam, Vol 7, No.1, Juni 2004, h. 477-490

[2] A. Muharram, Op.Cit., h.135

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s